Foto istimewa, Ketika Cen Sui Lan Menjadi anggota DPRRI
Opini, Natuna – Harapan besar masyarakat untuk Bupati Baru Natuna Maju terhadap Cen Sui Lan untuk membawa perbaikan Ekonomi Masyarakat, masih nol besar.
Cen Sui Lan Legislatif di DPR-RI yang menyatakan diri memiliki koneksi hebat di pemerintahan pusat, dan digadang-gadang mampu merubah keadaan Natuna untuk lebih baik ternyata malah kebalikannya.
Janji TPP lancar, pembangunan disegala sektor, belum nampak geliat sama sekali, malah justru sebaliknya. Sudah berjalan 4 bulan TPP belum juga terbayarkan.
Hal ini sangat mempengaruhi perputaran roda ekonomi masyarakat, yang memang masih mengharapkan daya beli dari para ASN, dari TPP yang mereka peroleh.
Apalagi hutang pihak ke 3 belum dibayarkan oleh pemerintah daerah, ini menambah nilai buruk untuk Cen Sui Lan yang dinilai oleh sebagian orang memiliki konektifitas tinggi dari daerah provinsi hingga ke pusat
Empat bulan berlalu, tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pemkab Natuna juga belum tersalurkan.Bukan kabar baru, bukan pula kejutan yang mengejutkan justru adalah keheningan total dari para tenaga kesehatan itu sendiri disaat TPP 4 bulan, juga belum tersalurkan oleh Pemkab Natuna.
Padahal sejarah yang belum 1 tahun tepatnya, 10 Maret 2025 yang lalu, para nakes Natuna sempat menyita perhatian publik. Jalanan di Ranai dipenuhi suara lantang menuntut hak. Spanduk, poster, dan orasi memenuhi udara. Pemerintah Kabupaten Natuna pun terlihat sibuk menenangkan situasi saat itu.
Tapi kini, setelah misi “katanya berhasil”, TPP justru kembali mandek, kali ini bahkan lebih lama. Anehnya, tak ada satu pun gerakan lanjutan dari mereka yang dulu begitu heroik.
Apakah para nakes kita sudah puas dengan tepuk tangan hingga kunjungan Bupati Ke RSUD? Atau mungkin, dokumentasi aksi kemarin sudah cukup untuk dikenang sebagai bukti perjuangan sepanjang masa?
Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan. Tapi publik berhak tahu, apakah perjuangan 10 Maret itu adalah titik awal, atau sekadar puncak konten? Karena kalau betul tujuannya adalah hak yang belum dibayar, bukankah seharusnya suara itu tetap ada sampai tujuan tercapai?
Pemerintah Natuna tentu tak bisa cuci tangan. Empat bulan keterlambatan tanpa kepastian bukan hal kecil. Tapi selama nakes memilih diam, mereka justru memberi ruang nyaman bagi birokrasi untuk terus menunda.
Kalau suara nakes kembali tenggelam, bisa saja pemerintah berpikir “Oh, tak ada protes, berarti semua baik-baik saja.”
Dan kalau begitu, jangan salahkan siapa-siapa kalau bulan kelima nanti tetap nihil. Toh diam dianggap setuju.
Lantas pertanyaannya, Apakah para nakes Natuna akan kembali berdiri sebagai barisan yang menuntut hak? Atau cukup puas jadi barisan yang “pernah viral”? Karena jika diam adalah pilihan, jangan kaget jika “penundaan” jadi kebijakan.
Sebab di Natuna, yang paling cepat ternyata bukan pencairan TPP, tapi lupa akan janji.
Penulis:
Edi Suroso
Pimpinan Redaksi Natindonews.com
