NATINDONEWS.COM. TUBABA – Kepala Badan (Kaban) dan Sekretaris Dinas BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA) tidak masuk kantor, Selasa (13/8). Hal ini sedikit menyulitkan awak media dan LSM yang menanyakan tentang pemberitaan adanya dugaan pemotongan dana UPTD di beberapa dinas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ketidak hadiran Kaban dan Sekretaris tersebut diduga menghindar dari awak media yang akan menanyakan kebenaran berita yang sudah menyebar didunia maya tersebut. Terlihat ketika tim media ini berkunjung ke kantor BPKAD hari ini, Selasa (13/8) tidak bisa menjumpai yang bersangkutan karena tidak masuk kantor.

Saat media ini bertanya kepada staf honorer kantor tersebut, tentang keberadaan Kaban dan Sekertaris BPKAD, ia mengaku tidak tau.

“Dari kemaren Kaban dan sekertaris tidak masuk kantor Samapi hari ini, mungkin lagi ada di provinsi,” ungkap staf honorer yang namanya enggan ditulis.

Diketahui tugas pokok dan fungsi Kaban dan Sekretaris Dinas tersebut adalah pelayanan administratif terutama dalam menyusun program kerja dan rencana anggaran. Kemudian melaksanakan urusan sekretariat umum, urusan rumah tangga dan perlengkapan, administrasi keuangan serta hal penting lainnya.

Lebih jelas kaban dan Sekretaris Dinas juga berwenang memberikan petunjuk secara lisan dan tertulis, sesuai dengan kewenangan yang ada.

“Tapi, kalau kaban dan sekretaris tidak kunjung hadir bekerja, otomatis program tidak dapat berjalan. Sedangkan di sisi lain tanggung jawab untuk mewujudkan visi-misi tak berjalan pak,” ungkapnya.

Sebab ketika menjadi pegawai telah disumpah untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diemban. Kemudian ketika mendapatkan amanah jabatan, juga disumpah untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

Terpisah, menurut Ketua DPD Fortubaba Yantoni menerangkan bahwa, sebagai seorang PNS harus mentaati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Dalam peraturan itu, ungkapnya pada Pasal 3 tentang Kewajiban telah menjelaskan kewajiban pegawai untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian masuk kerja dengan menaati jam kerja yang telah ditentukan, jika hal ini terus dilakukan oleh oknum yang bekerja dipemerintahan, butuh pemimpin yang tegas untuk memberi sanksi kepada oknum tersebut,” paparnya.

Selanjutnya, kata Yantoni, pada Pasal 9 juga ditentukan teguran dan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya. Juga pada Pasal 10 ada ditentukan beberapa hukuman terhadap pegawai yang absen tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

”Sebagai abdi negara dan telah disumpah, harus melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. Kalau ternyata mangkir lalu mendapatkan sanksi dari pimpinan, itu merupakan konsekuensi tugas yang harus diterima sebab sebelum melaksanakan tugas telah disumpah,” tutup ketua DPD Fortuba Tubaba tersebut.

Hingga berita ini terbit, Kaban dan Sekretaris BPKAD Tulang Bawang Barat tersebut belum bisa dikonfirmasi terkait pemberitaan adanya dugaan pemotongan dana UPTD di beberapa Dinas Kabupaten TUBABA, karena belum tau sedang bertugas di mana. (Robinson)