Natuna – Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Natuna memastikan tidak ada indikasi aliran kepercayaan atau keagamaan yang menyimpang di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, Kasi Intel Tulus Yunus Abdi Negara, S.H., M.H., dibahas fungsi dan prosedur kerja Tim Pakem dalam memantau dan menangani isu terkait aliran kepercayaan. Tim ini bertugas meneliti perkembangan aliran kepercayaan untuk mencegah dampaknya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Natuna, Helmi Wahyuda, S.E., menyampaikan bahwa hasil pantauan di lapangan tidak menemukan adanya kegiatan keagamaan yang melanggar norma.
Meskipun sempat ada isu terkait aliran menyimpang di daerah Siman, kegiatan tersebut kini sudah tidak ada lagi.
Senada dengan itu, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Natuna, Ipda Iman Prayetno, S.M., menambahkan bahwa Natuna saat ini berstatus “hijau” atau aman dari isu-isu aliran menyimpang. Ia juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap orang asing yang berpotensi membawa paham keagamaan baru, meskipun sejauh ini belum ada permasalahan yang ditemukan.
Sementara itu, Korwil Badan Intelijen Negara (BIN) Natuna-Anambas, Abbas, menyebutkan bahwa kelompok Syiah di Kabupaten Karimun merupakan satu-satunya basis di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan masyarakat harus tetap waspada agar paham tersebut tidak masuk ke Natuna. Ia menekankan perlunya deteksi dini untuk mencegah potensi konflik di masyarakat.
Perwakilan dari berbagai agama seperti Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Konghucu juga melaporkan bahwa tidak ditemukan adanya aliran menyimpang di komunitas mereka. Perwakilan Gereja Katolik Santo Paulus Ranai, Nobertus Ndetu, menyatakan komitmennya untuk terus mengantisipasi potensi yang dapat mengganggu kerukunan umat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hendra Kesuma, S.H., M.Si., menyoroti keberhasilan asimilasi budaya di Natuna. Ia menyebut bahwa kerukunan antar masyarakat, termasuk dengan warga keturunan Tionghoa, sudah berjalan baik.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Natuna, Subadi, S.Ag., menambahkan bahwa program moderasi beragama sudah masuk dalam kurikulum pendidikan. Ini bertujuan untuk menanamkan sikap seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan sejak dini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khaidir, S.E., mengingatkan pentingnya deteksi dini, terutama bagi para mahasiswa Natuna yang belajar di luar daerah, agar tidak terpapar paham menyimpang yang bisa dibawa kembali ke kampung halaman. Ia menekankan bahwa sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah sangat krusial untuk menjaga ketenteraman dan kerukunan di Natuna. (Har)
