Ketua dan Anggota DPRD Natuna merasa tidak dihargai terkait adanya investor di Karang Haji

Natindonews.com. Natuna – Belum ada ijin resmi sebagai objek wisata, pembeli atau pengelola Pulau Karang Haji memungut biaya kepada masyarakat yang berkunjung.

Hal ini dibenarkan oleh Kades Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, Aspahani, Jumat (3/7) saat hearing DPRD Natuna dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Paripurna terkait adanya investor dari Kalimantan Barat di Pulau Karang Haji Serasan.

“Saya minta, kepala desa setempat untuk menghentikan aktifitas pemungutan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji sebelum terbit surat resmi sebagai tempat pariwisata,” tegas Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam rapat.

Andes juga meminta kepada Dinas Pariwisata Natuna untuk meminta pihak pengelola Pulau Karang Haji agar segera mengurus ijin kepariwisataan agar tidak salah langkah atau menabrak undang-undang yang ada.

“Intinya kami mendukung adanya investasi ke daerah ini. Tapi jangan sampai, pulau ini sudah terjual masyarakat tidak bisa menikmati,” ungkapnya.

Ketua beserta anggota DPRD Natuna, merasa tidak dihargai dengan tidak dilibatkanya mereka tentang adanya investor ini, karena tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan Pulau Karang Haji. Untuk itu pihaknya meminta untuk menghentikan sementara aktifitas di Pulau Karang sebelum adanya ijin resmi dari Dinas terkait.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki yang tidak ingin masyakat tidak bisa menikmati keindahan Pulau Karang Haji untuk berwisata.

“Kita tak ingin kaya Pulau Bawah Anambas, setelah dikuasai oleh pengembang masyarakat tidak bisa masuk karena mahalnya tiket masuk,” jelas Marzuki.

Semetara itu, Kades Tanjung Setelung, Ashanapi menegaskan bahwa, pemungutan biaya masuk ke Pulau Karang Haji tidak ada mengalir ke kas desa. (Red)