Dugaan intervensi suami Bupati hingga arogansi kekuasaan jadi sorotan. Ketua Fraksi Gerindra Kepri angkat bicara, situasi politik memanas dan ekonomi makin lesu.
NATUNA – Aroma ketidakstabilan politik di Kabupaten Natuna makin menyengat. Konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati, tudingan intervensi keluarga dalam pemerintahan, serta sikap arogansi pemimpin daerah, memunculkan kekhawatiran serius akan masa depan ekonomi daerah perbatasan ini.
Kondisi ekonomi Natuna yang kian morat-marit dinilai tak lepas dari gejolak politik di tubuh pemerintahan. Salah satu pemicunya adalah konflik terbuka antara Bupati Cen Suilan dan Wakil Bupati Jarmin Sidik terkait pembentukan Tim Penyusun Percepatan Daerah (TPPD) yang dilakukan tanpa melibatkan sang wakil. Situasi ini memicu kritik tajam dari Marzuki, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang menyejukkan, Raja Mustakim justru menanggapi kritik tersebut dengan nada sinis dan merendahkan. Komentar pedas suami Bupati itu pun memicu reaksi keras dan disebut-sebut akan dilaporkan secara resmi oleh Marzuki ke pihak berwenang.
Ekonomi Terpuruk, Investor Enggan Masuk
Di tengah konflik yang terus memanas, perekonomian Natuna justru makin terpuruk. Para investor dikhawatirkan enggan melirik daerah yang dikenal sebagai beranda terdepan NKRI itu. Mereka menilai kondisi politik Natuna tidak kondusif untuk penanaman modal jangka panjang.
“Stabilitas politik adalah kunci utama bagi investor. Kalau elite pemerintahannya saja saling serang dan tidak kompak, bagaimana mungkin kami percaya untuk berinvestasi?” ujar seorang sumber internal dari kalangan pelaku usaha yang enggan disebutkan namanya.
Sikap arogansi dan ketidakterbukaan terhadap kritik yang ditunjukkan Bupati Natuna dinilai menjadi pemicu utama ketidakpercayaan investor. Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap agar konflik elite ini segera berakhir dan pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi serta pembangunan daerah yang merata.
Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati Natuna serta intervensi keluarga dalam roda pemerintahan tak bisa dibiarkan berlarut. Jika tak segera ditangani, bukan hanya iklim investasi yang makin suram, tapi masa depan generasi muda Natuna juga terancam. Pemerintahan yang baik seharusnya menjunjung transparansi, etika, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat—bukan dikuasai oleh dinamika rumah tangga dan ego kekuasaan.
Penulis:
Edi Suroso
Pimpinan Redaksi Natindonews.com
