NATINDONEWS.COM,ANAMBAS-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) bersama Tim Komisi Pemberantasan Koropsi Ripublik Indonesia (KPK RI) Wilayah II mengadakan Rapat dan Sesi Tanya Jawab menyangkut pencegahan Koropsi, di Lantai 3 Kantor Bupati Pasir Peti dengan di datangi seluruh Unsur Muspida, Kamis (27/2/2020).

Ia menyebutkan, bahwa baik Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) acap kali melakukan perbuatan curang pada proses pengadaan barang dan jasa dengan mengarahkan kepada satu rekanan.

“Paling banyak itu di Dinas Perkerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan karena paling banyak paket dari PL sampai ke Tender proyeknya,”tegasnya.

Lebih lanjut diatas mimbar ia menguraikan, terkait dengan Jenis Tipikor Undang-Undang No 31/1999 JO Undang Undang no 20/2011 terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang saat ini sedang trend, antara lain yakni, pendaan barang dan jasa serta penyalahgunaan jabatan.

Apalagi tambahnya saat ini Kepri termasuk daerah yang masuk dalam zona merah rawan korupsi, salah satunya adalah dari pengadaan barang dan jasa dan perizinan, seperti perizinan tambang, bauksit, dan reklamasi.

“Masalah pemerasan yang terkait dengan perizinan ini sering terjadi kendati sistemnya sudah baik. Bupati harus sering memantau terkait perizinan,”sesalnya.

Untuk itu ia berpesan untuk melakukan proses pelelangan maupun perizinan untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(KASWIN)