- Ketua Fraksi Gerindra, Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Natuna Anambas, Marsuki SH
Natindonews.com. Kepri – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki SH, dengan lantang sampaikan kritiknya kepada Dinas perhubungan (Dishub) Kepri. Hal ini disampaikanya saat rapat Pansus LKPJ Senin (5/5) bersama Disgub Kepri.
Demi terwujudnya harapan masyarakat melalui dirinya sebagai wakil rakyat Natuna – Anambas, dengan tegas dirinya menyuarakan kepada Pemerintah Kepri agar Dishub tidak mengabaikan kepentingan masyarakat kepulauan.
Marzuki menilai, dengan Dishub Kepri gagalkan 4 pembangunan pelabuhan di Natuna dan Anambas dengan alasan efesiensi anggaran, itu menandakan gagal paham untuk membedakan mana pemborosan dan mana prioritas.
“Natuna dan Anambas hidup dari konektivitas laut. Ketika pelabuhan dibatalkan, yang ditinggalkan adalah rakyat,” tegasnya.
Marzuki juga mengkritik lambanya Dishub dalam berikan rincian LKPj tahun 2023, bukan saja terkait proyek yang mandek, tetapi juga
Marzuki SH saat Reses dapil Natuna Anambas
minimnya akuntabilitas dinas tersebut terhadap program yang telah direncanakan.
Marzuki juga memberikan contoh terkait program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dishub Kepri, yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya pembangunan pelabuhan HDPE Sedanau yang kini tak bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.
“Ini membuktikan bahwa perencanaan yang tidak matang dan studi kebutuhan yang tidak serius, akibatnya penyerapan APBD tak terarah dan tidak efektik,” tegas Marzuki
Kata dia, hal Ini juga bukti perencanaan asal-asalan. Pelabuhan dibangun tanpa analisis mendalam, akhirnya terjadi pemborosan APBD.
“Jangan sampai proyek pelabuhan hanya jadi formalitas laporan, bukan solusi nyata,” tegas Marzuki.
Anggota DPRD dari Dapil Natuna-Anambas tersebut, meminta Dishub untuk lakukan pemetaan ke seluruh wilayah di Kepri, baik itu pelabuhan yang sudah terbangun, maupun masih dalam perencanaan. Dirinya juga mengingatkan Dishub agar tidak mengabaikan pembangunan pelabuhan pengumpal di Pulau Tiga, karena masyarakat di wilayah tersebut sangat bergantung pada transportasi laut.
Dukungan terhadap kritik Marzuki juga datang dari Abdullah, warga Natuna, yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat kepulauan kerap diabaikan.
“Warga Natuna dan Anambas sangat tidak diperhatikan. Apa yang disampaikan wakil rakyat itulah suara kami,” tegas Abdullah.
Kritik Marzuki menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola infrastruktur di Kepri:
1. Minimnya perencanaan berbasis kebutuhan
2. Lambannya eksekusi proyek strategis
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
Masyarakat menunggu tindak lanjut konkret dari Dishub Kepri untuk memastikan konektivitas laut Natuna-Anambas tidak semakin terpuruk. (Har)
