NATINDONEES.COM. NATUNA – Marzuki, SH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Natuna meminta kepada Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si melalui kebijakannnya bisa menetapkan pagu anggaran untuk setiap kecamatan.

Ungkapan tersebut disampaikanya bertujuan agar terciptanya pemerataan pembangunan disetiap kecamatan. “Agar pembangunan itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja,” sebut Marzuki kepada natindonews.com Kamis, (09/05/2019) melalui pesan WhatsApp.

Menurut lelaki yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna tersebut indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada berapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah.

“Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya tentu mereka (pihak kecamatan-red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan,“ ujar Marzuki.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, memastikan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Bupati dan Bappeda agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus.

“Sayangnya mereka selalu beralasan bahwa anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit anggaranya, tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya Kecamatan Bunguran Utara kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 4 miliar kalau defisit kita sesuaikan saja menjadi Rp 3 miliar, jangan sampai dihilangkan,“ tegas Marzuki.

Selain itu, Marzuki juga meminta kepada setiap dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam penyususnan anggaran agar melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terlebih dahulu. “Tujuannya supaya kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh lagi, lelaki yang kembali mendapat amanah untuk mewakili masyarakat di bangku parlemen pasca Pemilu 17 April 2019 menginginkan adanya transparansi dan akuntabel tidak hanya tentang keuangan akan tetapi juga tentang pembangunan.

“Mengapa demikian, sebab kami melihat beberapa OPD masih banyak yang menutup-nutupi walaupun beberapa Komisi DPRD sudah meminta mereka bersikap terbuka, kalau memang benar mengapa harus takut,” cetus Marzuki. (Red).