Natindonews.com, Natuna – Bupati Nayuna melalui Asisten lll bidang administrasi umum Kabupaten Natuna, Izwar aspawi membuka secara resmi Musyawarah Rerencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan wilayah l Kabupaten Natuna 2020.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

“Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk menggali aspirasi dari masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan instrumen perencanaan,” ujar Izwar Asfawi.

Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun  2021 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.

Musrenbang RKPD di Kecamatan ini merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan partisipasif untuk menggali aspirasi dari masyarakat yang dalam
prosesnya terjadi negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.

Sehingga perencanaan pembangunan yang kita buat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan dimasa yang akan datang.

“Semoga apa yang akan dan telah kita kerjakan dapat mewujudkan Masyarakat Natuna yang cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan sehingga tema pembangunan untuk Tahun 2021 yaitu penguatan Ekonomi Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dapat terealisasi dengan baik,” Jelas Izwar.

Laporan Wan Suhardi selaku Camat Bunguran  Timur mengatakan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah    mengamanatkan perencanaan pembangunan dengan mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan agar semua usulan pembangunan yang akan berlangsung selama satu tahun anggaran benar-benar merupakan kehendak masyarakat sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik dari hasil pembangunan sendiri.

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa sistem pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksakan oleh unsur Pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

“Oleh karenanya, merupakan sebuah keniscayaan bagi Pemerintah untuk wajib melaksanakan kegiatan Musrenbang dimulai dari tatanan Pemerintah yang paling rendah mulai dari Desa hingga ke tingkat Nasional,” Jelas Wan Suhardi.

Lanjutnya, Dasar hukum pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan dan Desa di Kabupaten Natuna adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, Permendagri nomor 86 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018, Perbup Nomor 53 tahun 2019 dan Surat Edaran BP3D Kabupaten Natuna Nomor 050.13/BP3D Sekteratiat/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tetang pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

Sedangkan Pelaksanaan Musrenbang diselenggarakan selama dua hari dengan peserta dari empat Kecamatan yakni Kecamatan Bunguran Selatan 15 orang, Kecamatan Bunguran Tengah 10 orang, Kecamatan Bunguran Timur Laut 18 orang dan Kecamatan Bunguran Timur 40 orang. Biaya pelaksanaan berdasarkan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2020.

Hadir dalam acara Wakil II DPRD Kabupaten Natuna Jarmin Sidik SE beserta anggota, Sekretaris BP3D Marwan Saputra S.Pd, Para Camat, Kepala Desa, tokoh agama, Tokoh pemuda dan pemangku kepentingan. (Oki)