NATUNA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini telah menjangkau Kabupaten Natuna, sebuah wilayah perbatasan strategis di Utara NKRI, Provinsi Kepulauan Riau.
Kehadiran program ini di Natuna disambut positif, khususnya oleh Yayasan Sinergi Inklusi Akses Pangan yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaannya.
Dediyanto saat tinjau penyaluran MBG
Ketua Yayasan Sinergi Inklusi Akses Pangan, Dediyanto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah melayani lebih dari 3.000 siswa penerima MBG dari sembilan sekolah di Bunguran Besar Natuna, meliputi jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.
“Untuk saat ini, satu dapur kami mampu melayani antara 3.000 hingga 4.000 siswa. Namun, ini masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh sasaran penerima MBG di Natuna, mengingat yayasan kami baru memiliki satu fasilitas dapur,” jelas Dediyanto pada Senin, 21 Juli 2025.
Dediyanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas program MBG. Menurutnya, inisiatif ini sangat krusial dalam memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak, mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka.
Selain dampak positif terhadap gizi anak, keberadaan satu dapur yang dioperasikan oleh yayasan ini juga memberikan manfaat ekonomi lokal yang signifikan. Tercatat, hingga 47 warga Natuna telah direkrut sebagai tenaga kerja, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada kesejahteraan anak, tetapi juga pemberdayaan masyarakat setempat.
“Intinya, kami turut mensukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar anak-anak kita tumbuh kembang dengan optimal dan menjadi generasi yang cerdas,” tegas Dediyanto.
Meskipun program ini telah berjalan lancar di Bunguran Besar, tantangan logistik masih menjadi perhatian utama untuk menjangkau sisw di pulau-pulau terpencil di luar Bunguran Besar. Pihak yayasan, sebagai mitra BGN, masih menunggu skema pelayanan yang paling efektif untuk diterapkan.
“Setiap pulau terluar umumnya hanya memiliki jumlah siswa kurang dari 1.000, sementara dapur pelayanan harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Kami masih mencari formula terbaik agar program ini dapat menjangkau seluruh anak di Natuna secara merata, tanpa mengesampingkan kualitas dan standar yang telah ditetapkan,” pungkas Dediyanto. (Redaksi)
