Natuna – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna kembali macet total selama tiga bulan terakhir, memicu keresahan luas dan dampak ekonomi yang signifikan. Kondisi ini bukan kali pertama terjadi, memperparah kekhawatiran ASN yang menggantungkan hidup pada tunjangan tersebut.
Sejumlah ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mereka.
“Sudah masuk tiga bulan, TPP kami belum cair,” ujar salah seorang ASN pada Selasa (16/7/2025).
TPP, yang seharusnya menjadi penopang utama kesejahteraan, terutama bagi ASN dengan tanggungan keluarga dan cicilan, kini terhenti sejak April 2025.
Mandeknya TPP tidak hanya memukul keras keuangan pribadi ASN, tetapi juga memberikan dampak domino pada perputaran ekonomi di Natuna. Seorang ASN mengaku terpaksa menunda berbagai pengeluaran rumah tangga esensial. “Biasanya TPP itu jadi penyambung untuk belanja dapur, bayar sekolah anak, sampai cicilan. Sekarang semua harus dikencangkan ikat pinggang,” keluhnya.
Situasi ini turut dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Warung makan, toko kelontong, hingga jasa angkutan yang sebagian besar pelanggannya adalah ASN, mengalami penurunan omzet drastis. Pemilik warung makan di sekitar Ranai mengungkapkan,
“Biasanya jam makan siang ramai. Sekarang sepi. Banyak yang bilang, TPP belum keluar, ASN banyak bawa bekal dari rumah.” keluhnya.
Fenomena ini menggarisbawahi peran krusial TPP tidak hanya sebagai tambahan penghasilan, tetapi juga sebagai pendorong sirkulasi uang di sektor informal yang sangat bergantung pada daya beli harian para ASN.
Pemerintah Natuna Bungkam, Ketidakpastian Meningkat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Natuna belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab pasti keterlambatan pencairan TPP. Tidak ada pula kepastian kapan tunjangan tersebut akan kembali dicairkan.
Ketidakpastian ini memperburuk tekanan ekonomi di tengah inflasi bahan pokok dan kebutuhan sekolah anak-anak yang terus meningkat. ASN dan masyarakat Natuna menuntut transparansi dan solusi segera dari pemerintah daerah untuk mengatasi krisis finansial yang mereka alami. ***