NATINDONEWS.COM. NATUNA – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Natuna, digelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, dan Ranperda Inisiatif DPRD, disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Yuni Ngesti Suprapti, Jum’at (3/5) siang.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Daeng Amhar, dihadiri sebagian besar Anggota DPRD, segenap Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, unsur perbankan dan vertical, organisasi dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Ngesti menyampaikan bahwa undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar dalam penyelenggarakan pemerintahan, Kepala Daerah dan DPRD dalam urusan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah berdasarkan berbagai regulasi untuk merealisasikan otonomi daerah sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat serta khazanah daerah.

Ngesti berharap agar adanya kesamaan persepsi serta kepedulian terhadap pentingnya seluruh perda yang diajukan untuk segera diterapkan bagi mengupayakan berbagai bentuk urusan pemerintahan untuk mengakomodir kondisi social, upaya mempersingkat rentang kendali pemerintahan serta upaya percepatan pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pansus DPRD Kabupaten Natuna, Harken dalam sambutannya menerangkan bahwa dalam Pasal 28 I Ayat (4) diterangkan bahwa Perlindungan, Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggung Jawab Negara terutama Pemerintah.

Dengan kata lain, lahirnya Ranperda inisiatif ini bukan karena muatan politis, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama sebagai anggota DPRD yang melaksanakan salah satu fungsi yaitu legislasi dalam upaya melahirkan produk hukum yang mampu mengakomodir kepentingan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah pada umumnya.

Ranperda ini dalam proses penyusunannya sudah melalui beberapa tahapan dari perencanaan, serta pembahasan bersama antara pihak OPD, Anggota Pansus, Tim Fasilitas1 serta Kanwil Hukum, Ham Provinsi Kepri dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, sehingga tersusunlah Ranperda Inisiatif lengkap dengan naskah akademisnya.

Seterusnya, Ranperda inisiatif ini juga sudah disampaikan dalam rapat internal yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memberikan pendapat terhadap Ranperda tersebut.

Adapun Ranperda yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Natuna kali ini diantaranya adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pengendalian Bahaya Kebakaran, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemberian Insentif bagi Kabupaten dan Kemudahan Penanaman Modal, Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perangkat Desa, Ranperda tentang Pencabutan atas Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Desa dan Kelurahan, Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga, Ranperda tentang tempat pelelangan Ikan dan Ranperda tentang Perubahan Status sebagian Wilayah Kelurahan menjadi Desa yaitu Kelurahan Sedanau dan Kelurahan Sabang Barat. (Hms/Red)