MARZUKI SH, KETUA FRAKSI PARTAI GERINDRA PROVINSI KEPRI,
TANJUNGPINANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kepri, Marzuki, SH, mendesak Bupati Natuna meniru langkah Bupati Anambas yang telah melayangkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait terhentinya ekspor ikan hidup ke Hongkong. Hentian ekspor ini telah menimbulkan kerugian besar bagi nelayan dan pembudidaya ikan, khususnya di Natuna, yang potensi perikanannya sebanding dengan Anambas.
Sebagai Sekretaris HNSI Kepri, Marzuki menegaskan, bukan hanya Anambas yang terdampak. Natuna, sebagai daerah perbatasan dengan potensi budidaya laut besar, juga menanggung beban ekonomi akibat terhentinya ekspor, terutama ikan kerapu. Ia khawatir, jika dibiarkan, dampaknya akan meluas dan mengancam ketahanan ekonomi daerah serta minat masyarakat terhadap budidaya laut.
Marzuki menilai, surat resmi Bupati Anambas tertanggal 20 Juni 2025 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah tepat dan menunjukkan kepedulian nyata. Ia menekankan pentingnya Bupati Natuna mengambil langkah serupa sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan kepada masyarakat pesisir.
“Jangan biarkan nelayan berjuang sendiri! Pemerintah daerah harus hadir. Suarakan ini secara resmi agar pusat memberikan perhatian lebih,” tegas Marzuki. Ia berharap sinergi Pemprov Kepri, Pemkab Natuna dan pemerintah pusat segera terwujud untuk menyelamatkan sektor perikanan, tulang punggung ekonomi wilayah perbatasan. ***